PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing- masing perangkat daerah (pd) dan unit kerja perangkat daerah (ukpd)

Tugas PPID meliputi:

Pengelolaan Informasi Publik:

PPID bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, dan pemeliharaan informasi publik yang dikelola oleh badan publik. 

Penyusunan Kebijakan:

PPID menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan informasi publik, termasuk kebijakan tentang informasi yang dikecualikan. 

Pengujian Konsekuensi:

PPID melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan untuk memastikan bahwa pengecualian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Koordinasi dan Konsolidasi:

PPID berkoordinasi dengan berbagai unit kerja di lingkungan badan publik untuk memastikan ketersediaan dan penyampaian informasi publik yang akurat dan tepat waktu. 

Evaluasi dan Pelaporan:

PPID melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik dan menyusun laporan secara berkala. 

Pelayanan Informasi Publik:

PPID memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media informasi yang tersedia, seperti website dan media sosial. 

Fungsi PPID:

Memastikan Keterbukaan Informasi:

PPID memastikan bahwa masyarakat memiliki akses informasi yang mudah dan cepat terhadap informasi publik yang dikelola oleh badan publik. 

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

Dengan menyediakan akses informasi, PPID membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Membangun Kepercayaan Publik:

Pelayanan informasi yang baik dari PPID dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan publik. 

Mendukung Partisipasi Publik:

Dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. 

Mencegah Penyalahgunaan Informasi:

PPID berperan dalam mencegah penyalahgunaan informasi dengan memastikan informasi yang diberikan kepada publik adalah informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.